ARAB SAUDI RALAT 1 SYAWAL 1432

Pengumuman mengejutkan dari badan astronomi setempat yang sebelumnya memberi kabar kepada pemerintah Saudi bahwa mereka telah melihat hilal sehingga kemudian pemerintah memutuskan Idul Fitri jatuh pada Selasa 30 Agustus 2011, namun ternyata kemungkinan yang dilihat pada tanggal 29 Agustus tersebut bukanlah bulan tapi benda angkasa lain yang kemudian di yakini sebagai planet Saturnus.

Kesalahanfahaman atas sebuah keputusan1 syawal kemarin dimungkinkan karena pemerintah mengacu dari berita yang disampaikan badan astronomi yang ditunjuk untuk mengamati hilal awal bulan syawal, dan kenyataanya yang mereka lihat bukanlah hilal tapi benda angkasa lain yang diperkirakan adalah planet saturnus dan kesalahan ini kabarnya telah di umumkan baik via media cetak maupun elektronik , pemerintah Saudi sendiri konon telah membayar kafarat untuk masalah ini kurang lebih sebesar 1 milyar real.

Dengan demikian.. keputusan pemerintah Indonesia yang menyatakan tanggal 31 Agustus 2011 adalah 1 syawal adalah benar, kalaupun menjadi polemik sesungguhnya mereka telah melakukan dan mengikuti apa yang menjadi perintah Rosulullah SAW yaitu Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. ” Jika melihat hilal (lagi), maka berbukalah. Jika tertutup awan, maka genapkan puasa menjadi 30 hari” .

Demikian semoga polemik diantara kita tidak perlu berkelanjutan sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah… dan kebenaran hanya milik Allah…

Sudah ke-20 Kalinya Arab Saudi Salah di dalam Menentukan 1 Syawal

Kerajaan Arab Saudi memerintahkan kepada rakyat dan masyarakat Arab Saudi untuk meng-qodho’ atau mengganti puasa satu hari karena ternyata ada kesalahan di dalam menentukan satu syawal bertepatan hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 M. Dan meralat dengan menentukan hari Rabu (31 Agustus 2011 M) sebagai 1 syawal 1432 H. (Sumber Televisi AL JAZIRAH)
http://jundumuhammad.wordpress.com/2...ukan-1-syawal/

"Program PNPM Sanggat Membantu Masyarakat"

Warta Desa.Com Anda masih ingat penggalan syair lagu karya Ismail Marzuki ini? “Wanita dijajah pria sejak dulu….”. Sampai saat ini masih ada perempuan Indonesia yang berada di status seperti  yang digambarkan oleh Ismail Marzuki. Budaya patriarki terkadang masih berlaku di negeri ini. Perempuan seringkali berada di belakang untuk banyak hal termasuk dalam pembangunan.

Namun kini pemerintah mulai melirik potensi yang ada dalam perempuan Indonesia untuk memajukan kehidupan warga sekitarnya. Ini tergambar dalam program PNPM Mandiri Perdesaan. Konsultan Manajemen Nasional PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kredit Mikro, Di Kecamatan Bancar  Khususnya di Desa Tlogoagung untuk tahun ini mendapatakan 20 juta  Dana PNPM-MD Untuk 2 Kelompok , tetapi untuk fisiknya Desa Tlogoagung tidak mendapkan Program ini, Karena dalam proses perenkingan Desa Tlogoagung nomor bawah,  Bapak Supriyono, S.Ag selaku Fasilitator Kecamatan (FK)  di Kecamatan Bnacar "mengatakan dalam program pemberdayaan masyarakat, simpan pinjam khusus perempuan adalah bentuk kepedulian pemerintah pada perempuan Indonesia. “SPKP ini diadakan untuk mendekatkan permodalan kepada perempuan. Selama ini kelompok ini tidak pernah bisa didekatkan pada perbankan, kita berusaha mendekatkan pada perempuan untuk menjadi sekolah atau pelatihan bagi sektor informal,” kata Supriyono.

Ketua UPK Kecamatan Bancar  Kabupaten Tuban Nurkayi mengatakan perempuan merupakan aset bagi pembangunan bangsa. Perempuan meskipun berada di sektor informal namun dalam kenyataannya telah menunjukkan dedikasi tinggi bagi pembangunan. Perempuan meski berada di garis terendah sektor informal sudah mampu menguasai manajerial usaha. “Ini dibuktikan dengan tingkat pengembalian di UPK mencapai 100%. Ini menunjukkan kesadaran mereka bahwa mereka membutuhkan tambahan usaha untuk mengangkat ekonomi keluarga,” ujar Kayi.

Penerima manfaat PNPM Mandiri yang merupakan Ketua Kelompok Anggrek, Kasmirah mengakui hal ini. Ia bercerita, di daerahnya  tak bisa dipungkiri banyaknya kaum pria yang mendominasi program PNPM. “ Tapi kita harus eksis, belum optimal tapi setidaknya kita terus berusaha untuk bisa setara,” tutur Kasmirah. Kini makin banyak partisipasi perempuan dalam pembangunan di daerah tempat tinggal  Kasmirah Semakin banyak kini para perempuan yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

Menyasar Ibu Rumah Tangga

Penyerahan SPP dI Balai Desa Tlogoagung

Program PNPM Mandiri Perdesaan memang menyasar perempuan rumah tangga untuk bisa mandiri. Untuk itu PNPM memberikan pinjaman khusus perempuan. Supriyono mengatakan pinjaman khusus perempuan ini, proses pemberian dananya ini tidak semudah yang dibayangkan meskipun juga tidak sesulit pengajuan pinjaman pada perbankan. Nurkayi mengakui hal ini. “Ada beberapa tahapan yang harus di lalui, salah satunya adalah dengan adanya musayawarah di tingkat kecamatan,” jelas Kayi.

Kecamatan Bancar merupakan kecamtan yang terdiri atas 24 desa, sehinga dalam Program PNPM-Perdesaan ini tergolong sangat bermanfaat dalam kelangsungan Program Pemeberdayaan Masyarakat Pedesaan. (sit)

Internet Desa Kapan Ke Desaku.....??

Semoga Membawa Kemajuan Desa

Warta Desa.Com Kementerian Komunikasi dan Informatika optimistis Program Desa Punya Internet dapat direalisasikan sepenuhnya pada 2011 meskipun target yang disampaikan kepada persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015.


Kepala Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Santoso Serad menyatakan keyakinannya bahwa program 32.783 desa yang masuk dalam Program Desa Punya Internet akan terealisasi pada tahun depan.


Menurut Santoso, Program Desa Pinter sebagai pengembangan dari Program Universal Service Obligation Desa Berdering dapat beroperasinya fasilitas telekomunikasi di 25.000 desa yang ditangani oleh PT Telkomsel.


Sementara itu, program USO Desa Berdering lainnya yang mencakup 7.773 desa masih coba diselesaikan oleh PT Indonesia Comnet Plus (Icon +), yang merupakan anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).


"Kami bertekad memacu program ini secara parelel agar dapat selesai pada 2011, meskipun target kami kepada PBB (terkait piagam Millenium Development Goal) semua desa di Indonesia akan memiliki fasilitas Internet pada 2015," ujarnya.


Menkominfo Tifatul, untuk sementara waktu program Desa Punya Internet tidak dapat disebar lebih luas karena mempertimbangkan syarat di mana desa sasaran harus merupakan Desa Berdering atau tersedia fasilitas telekomunikasi, termasuk fasilitas listrik yang memadai.

Droping Raskin Berakhir Oktober

Raskin yang Penuh Mesteri

Kotatuban.com – Kelompok keluarga miskin (gakin) atau yang kini dengan istilah rumah tangga miskin (RTM) yang selama ini menerima kucuran raskin, dengan segala belitan persoalan yang ada, bakal tidak menerima lagi bantuan beras murah tersebut pada bulan Nopember dan Desember 2011. Karena, droping raskin di Kabupaten Tuban akan berakhir pada Oktober mendatang.

Kepala Sub Bulog Divre Bojonegoro, Imam Budi, menyatakan droping raskin tahun ini hanya sampai bulan Oktober saja.

“Untuk tahun 2011 ini, droping raskin hanya sampai 10 bulan saja. Untuk tahun berikutnya, kita masih belum tahu. Tapi, kemungkinan progran raskin masih tetap ada,” kata Imam Budi yang dihubungi dari Tuban.

Diakui Imam Budi, daam pendistribusian raskin tahyn 2011 ini ada sejumah kendala teknis di lapangan tetapi telah mampu diatasi. Secara umum, sebut Imam, program raskin di Tuban terhitung sukses.

Terkait keluhan sejumlah masyarakat atas lambatnya droping raskin hingga 2 bulan, Imam mengatakan secara teknis bukan lagi menjadi tanggungjawab pihaknya. Bulog, kata Imam, telah menyelesaikan tugasnya.

“Tanggung jawab kami adalah mendistribusikan barang (raskin) sampai ke titik distribusi. Selebihnya, menjadi tanggungjawab pemerintah daerah,” tandas Imam.

Meski begitu, menurut Imam Budi, koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terus diakukan dan terjadi saling kesepahaman secara informal untuk mengatasi setiap kendaa yang ada.

“Kita senantiasa koordinasi dengan pemerintah daerah. Dan progran raskin di Tuban berjalam lancar. Tidak ada kendala yang berarti,” tegas Imam berulang-ulang.

Sementara itu, menanggapi rencana operasi di Kabupaten Tuban menjeang lebaran ini, Imam Budi menyatakan beras yang akan digelontor daam program itu tetap mengutamakan mutu.

“Selera makan setiap orang yang sama harus pula diimbangi dengan mutu beras, meski pun sebagai bagian dari program raskin atau operasi pasar misalnya, tetap yang layak makan. Dan kami tetap menjaga ritme kinerja yang ada dan dianjurkan kepada semua jajaran yang ada untuk tetap menjaga mutu dan kwalitas beras untuk masyarakat,” tutur Imam Budi. (lea)

Sekdes Enggan Kembalikan Tanah Bengkok

kotatuban.com – Meski sudah PNS sejumlah sekdes masih mengusai tanah kas desa layaknya seperti sebelum diangkat menjadi PNS. Mestinya, setelah diangkat PNS sekdes itu harus mengembalikan tanah bengkok yang mereka kerjakan ke pemerintahan desa setempat, misalkan di Kecamatan Bancar seluruh Sekdes masih Mengunakan Tanah Bengkok.Padahal menurut SK Mandagri No. 900/130/SJ Tgl 16 April 2009, bahwa dalam edaran itu ditegaskan, terhitung sejak mendapatkan SK Penggankatan PNS, maka Sekdes dilarang menerima Penghasilan tetap dari tanah Bengkok. Berarti itu termasuk korupsi yang dibiarkan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Desa.
Prilaku sekdes yang masih ‘dablek’ itu seiring dengan sikap sejumlah Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dihinggapi keraguan untuk menarik bengkok sektretaris desa (sekdes)  tersebut. Meski, dulu sewaktu hendak  diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) telah meneken pernyataan akan mengembalikan bengkok.
“Kami dan beberapa teman BPD lain ragu-ragu dan pakewuh ketika hendak membawa persoalan itu ke forum. Apalagi, ketika  sikap kepala desa juga tidak jelas,” kata Ketua BPD Desa Pekuwon, Kecamatan Rengel, Ali Shodiqin.
Shodiqin menyatakan, meski sikap Pemkab Tuban sudah jelas terkait penarikan bengkok sekdes yang menjadi kewenangan mutlak pemerintahan desa dan BPD, hingga kini pihaknya mengaku masih akan mencari waktu yang tepat.
Keragu-raguan sikap BPD tersebut, menurut Shodiqin, membuat persoalan bengkok sekdes terkatung-katung dan seperti terjadi sikap pro kontra di internal  ‘lembaga legislatif’ desa tersebut.
Namun, Kepala Desa Rengel, Moh. Mochtar, menyatakan pihaknya sudah siap menarik bengkok sekdes dan tidak  ada persoalan berarti dengan yang bersangkutan. Asosiasi Kepala Desa (AKD) di wilayah tersebut  telah sepakat segera merealiasi penarikan bengkok sesuai dengan kewenangan BPD dan pemerintahan desa.
Berdasar data yang berhasil dihimpun, pada tahun 2010 lalu sejumlah  212 sekdes telah diangkat menjadi PNS. Tapi, sampai bulan Juli ini baru  26 Sekdes yang mengembalikan bengkoknya ke pemerintahan desa masing-masing.Kalau di biarkan maka ada Diskriminasi terhadap Perangkat Desa lainya, karena statusnya sudah PNS kok masih mengunakan Tanah Bengkok.
Para sekdes yang telah mengembalikan bengkoknya tersebut antara lain tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Palang. Yakni Desa Cendoro, Wangun, Dawung dan Desa Leranwetan.
Sejumlah sekdes di Kecamatan Senori juga telah mengembalikan bengkoknya. Diantaranya Desa Katerban, Rayung, Medalem serta Desa Leran. Di wilayah Kecamatan Tambakboyo, baru 18 sekdes yang mengembalikan. Disebutkan,  masih ada sekitar 186 Sekdes PNS yang masih belum mengembalikan tanah bengkoknya ke pemerintahan desa. (lea)
 

Proses Pembuatan e-KTP

Sekilas info kali ini akan mengulas info seputar elektronik Kartu Tanda Penduduk atau e-KTP. Sekilas Info akan memberikan info tentang apa itu e-KTP, Proses Pembuatan e-KTP, dan juga apa kelebihan dari e-KTP dibandingkan dengan KTP biasa. Lansung saja ini dia lets cekedaut!

Apa itu e-KTP
e-KTP berasal dari kata  Electronic-KTP, atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Bentuk Fisik  : Bahan polyvinyl chloride PVC
Tampilan  : Hampir sama dengan Kartu Tanda Penduduk biasa ditambah chip sehingga berfungsi sebagai smart card terdapat foto digital dan tandatangan digital.

e-KTP berisi  : Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.),nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin,agama,status perkawinan, golongan darah,alamat,pekerjaan,kewarganegaraan, foto,masa berlaku,tempat dan tanggal dikeluarkan KTP,tandatangan pemegang KTP,Nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya, dan Semua data base penduduk ditampung dalam 1 Database Nasional

Proses Pembuatan e-KTP

1. Tahap pertama masyrakat harus mengambil form p1.01 yang sudah disediakan
2. Setelah mengisi form tersebut, masyarakat akan melalui pengambilan sidik jari, pemotretan, dan juga verifikasi data
3. Setelah proses pengambilan sidik jari selesai maka akan ditampung di database sidik jari, dan juga apabila verifikasi biodata sudah selesai, data akan dimasukan di database kependudukan berbasis NIK.
4. Setelah proses itu dijalani maka KTP elektronik atau e-KTP sudah bisa di ambil, dan proses pembuatan e-KTP sangat cepat dibandingkan dengan proses pembuatan KTP biasa.

Kelebihan e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Dilengkapi Biometrik dan Chip, berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional, Chip data e-KTP memuat biodata, photo, sidik jari dan Tanda tangan digital.

• Kegunaan Biometrik
  1. Sebagai identifikasi Jati diri, yaitu data yang termuat dalam dokumen menunjukkan identitas diri penduduk bersangkutan secara akurat dan cepat.
  2. Sebagai autentifikasi diri, yaitu sebagai alat memastikan dokumen sebagai milik orang tsb (mencegah pemalsuan dokumen sekaligus mencegah dokumen ganda, dan mempunyai sistem pengamanan data yang independen) dan sebagai password bagi individu penduduk.
• Kegunaan Chip
  1. Sebagai alat penyimpanan data elektronik penduduk yang diperlukan, termasuk data biometrik.
  2. Data yang termuat dalam Chip dapat dibaca secara elektronik dengan alat tertentu (Card reader) dimana saja.
  3. Dilengkapi dengan pengaman data di dalam chip itu sendiri.
  4. Dapat berfungsi untuk berbagai kebutuhan dengan chip dimaksud (ID Card, ATM Card, Access Card) dan relatif mudah diintegrasikan dengan sistem lain.
• Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  1. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
  2. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
  3. NIK terdiri dari 16 digit, 6 digit pertama memuat kode wilayah (kode Provinsi, Kabupaten)
  4. 6 digit kedua memuat tanggal lahir, khusus untuk perempuan tanggal lahir ditambah 40.
  5. 4 digit terakhir memuat nomor urut.

Fungsi Dasar e-KTP

1. Sebagai identitas jati diri
2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya
3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP
4. Dapat digunakan sebagai ID Card untu ATM, Asuransi atau sebagai kartu pemilih pada pemilu legislatif/Presiden/wakil presiden/pemilukada.
5. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Demikianlah sekilas info kali ini yang mengulas tentang e-KTP yang rencanya bulan ini  dimulai untuk mengganti KTP lama, Tetapi untuk kabupaten Tuban Belum ada kabarnya, semoga bisa bermanfaat. Salam Rakyat Indonesia!

by. rosyid

Top of Form

“Memperebutkan” Status Miskin

Ketika kali pertama mencuat sas-sus adanya tengara penyelewengan distribusi raskin, salah satunya tak rutinnya droping beras murah tersebut, di kalangan bawah (baca: Penerima Raskin) bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Peristiwa itu ada, tapi keluarga miskin (gakin) memilih mengacuhkannya.

Raskin dalam realitas di lapangan, seperti sebuah ajang bermain judi. Orang miskin penerima beras murah tersebut ibarat ajang untuk mengeruk keuntungan bagi kelompok-kelompok tertentu.

Dugaan penyelewengan distribusi raskin, yang kini masih jadi tanda besar siapa para pemain yang memainkannya, seperti sebuah arena bermain judi ketangkasan. Semua saling berlomba mencapai kemenangan sebelum ajang itu sendiri ditutup. Dan distribusi raskin untuk keluarga miskin (gakin) sendiri dijadwalkan akan berakhir pada bulan Oktober mendatang.

“Bentuk penyimpangan yang dimainkan oleh sejumlah oknum seperti sebuah misteri. Mereka yang diduga terlibat di dalamnya saling cuci tangan alias mengaku tidak tahu menahu. Praktek-praktek seperti itu mudah sekali ditebak dan tergolong mudah menjalankannya,” kara seorang warga Desa Margorejo, Kecamatan Parengan.

Laki-laki paruh baya yang memilih diam daripada mengkritisi kebijakan yang ada mengakui, sesungguhnya distribusi raskin tidak tepat sasaran. Banyak orang yang mampu memperoleh jatah raskin. Tapi, orang yang benar-benar tidak berkemampuan, justru tak memperoleh jatah.

“Soal mampu atau tidak mampu, sekarang ini batasnya tidak jelas. Kenyataan yang ada, saat pendistribusian raskin, yang datang mengantri pakai motor dan bawa HP. Penampilannnya modis dan glamour,” tutur seorang kepala desa di Kecamatan Rengel yang mengaku kebingungan dengan keadaan tersebut. “Apakah mereka pantas dikategorikan miskin?” tanyanya terheran-heran.

Setiap kali ada distribusi raskin, setiap kali itu pula banyak dijumpai pemandangan para tengkulak menunggu penerima raskin menjual jatahnya. Harga yang ditawarkan tengkulak memang cukup merangsang. Yakni Rp 22 ribu untuk 7,5 kg raskin. Dari sisi ekonomis sangat menguntungkan gakin penerima raskin. Betapa tidak, mereka cuma mengeluarkan Rp 1.500 untuk setiap kilogram beras.

“Sekali waktu kami juga ingin makan enak seperti yang lain. Beras yang dimasak bermutu bagus, dengan lauk yang sepadan pula,” kata seorang perempuan di Desa Punggulrejo, Kecamatan Rengel.

Kalau tidak ada pembeli yang standby di sana, biasanya mereka langsung menjualnya ke toko. Atau menukarnya dengan beras yang lebih baik dengan menambah sejumlah uang. Kalau tidak begitu, beras raskin ditukar dengan barang kebutuhan lainnya.

 Namun, tidak semua penerima jatah raskin menjualnya. Banyak pula yang memilih membawa pulang untuk persiapan hajatan atau buwuh (menyumbang kepada orang yang punya hajat, Red).

“Dengan adanya raskin beban kita jadi sedikit ringan,” tutur seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Bancar yang kehidupannya tergolong makmur. Ia memakai perhiasan dan punya motor. Suaminya seorang perangkat desa. “Kita ini sebenarnya ridak punya apa-apa. Yang saya pakai ini dari hasil pinjaman,” tepis perempuan berlesung pipit itu ketika disoal tentang keberadaannya.

Diakui atau tidak, program raskin dan lainnya, semisal bantuan langsung tunai (BLT), tidak selalu pararel dengan jumlah orang miskin yang sebenarnya. “Sekarang ini, begitu ada program untuk pengentasan kemiskinan, semuanya maunya dapat. Yang kaya juga minta jatah,” kata seorang kepala desa di Kecamatan Jatirogo.

Menurutnya, data orang  miskin yang dibuat biro pusat statistik (BPS) tidak pas bahkan melenceng jauh.  “Lantai rumahnya memang tanah. Tapi sapinya puluhan ekor, televisi ada, motornya dua biji,” tuturnya.

Oleh : Lea El Rahman

(Sebuah Ironi Masyarakat)

PROGARM GUBERNUR JAWA TIMUR

Warta Desa.Com Desa Tlogoagung Menerima Bantuan Kambing dari Propinsi Jawa Timur sebanyak 80 ekor kambing yang akan di bagikan kepada masyarakat kurang mampu yang ada di Desa Tlogoagung, ini merupakan Program dari Gubernur Jawa Timur yaitu Pak De Karwo.

Semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Tlogoagung, tetapi belum mencukupi untuk keluarga kurang mampu yang ada di Desa Tlogoagung, karena masih ada yang belum mendapatkan, semoga Program ini tidak berhenti di tahun ini, semoga tahun yang akan datang ada bantuan sejenis ini.
 Pesan dari Bapak Kepala Desa '' mendo niki openi sing sae ngih mbah, mboten usah disade'' Ujarnya kepada seorang perempuan paruh baya ibu santinah.